Analisis Kesenjangan Implementasi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Dan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Adat Di Kabupaten Sarmi

  • Asih Yulianty Program Studi Magister Ilmu Kehutanan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Papua
  • Bambang Nugroho Fakultas Kehutanan Universitas Papua
  • Obed N Lense Fakultas Kehutanan Universitas Papua

Abstract

Kebijakan IPHHK di Kabupaten Sarmi dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2010, dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan yang termuat dalam kebijakan. Termuat 10 Bab, 19 Pasal dan (59) Ayat di dalam Peraturan Gubernur ini yang harus dilaksanakan oleh pemegang Izin. 10 (sepuluh) Bab yang termuat adalah Ketentunan Umum, Permohonan IPHHK, Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin, Penatausahaan Hasil Hutan, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Hapusnya Izin, Sanksi, dan Ketentuan Penutup. Hasil skoring implementasi IPHHK oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,37, artinya implementasi IPHHK berjalan buruk. Manfaat ekonomi dari Implementasi IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,31, artinya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat adat pemegang izin adalah buruk. Berdasarkan nilai harapan dan nilai persepsi/implementasi dari kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi dari kebijakan IPHHK, maka ditemukanlah nilai kesenjangan. Nilai kesenjangan dari implementasi kebijakan IPHHK adalah 2,39, artinya adalah implementasi kebijakan IPHHK belum berhasil sesuai dengan rencana. Kesenjangan terbesar terjadi pada pelaksanaan kewajiban dan larangan (2,94), dan kesenjangan terkecil terjadi pada pelaksanaan permohonan IPHHK (1,93). Sedangkan untuk manfaat ekonomi, nilai kesenjangannya adalah 1,89, artinya adalah belum terdapat manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Terdapat hubungan (korelasi) antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Hal ini terlihat dari hasil uji koefisien kontigensi antara ke dua variable dengan nilai C = 0,0627.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Salampessy, M.N., Nugroho, B., & Nugroho, H. (2010). Partisipasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung: Kasus di Hutan Lindung Gunung Nona Kota Ambon Propinsi Maluku. Jurnal Perennial, 6(2), 99-107.

Salim, A.D. (1999). Panduan cara pemberian skor dan analisis untuk menilai kesejahteraan manusia. Bogor: CIFOR.

Sudjana. (1996). Metode statistika. Bandung: Sinar Baru Algasindo.

Sugiyono. (2006). Metode penelitian kuantitatif.

Wijaya, T. (2011). Manajemen kualitas jasa. Jakarta: PT. Indeks.

Yudilastiantoro, C. (2005). Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Llindung di DAS Palu (Hulu), Sulawesi Tengah. Info Sosial Ekonomi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.
http://www.puslitsosekhut.web.id.
Published
2021-12-30
How to Cite
Asih Yulianty, Bambang Nugroho, & Obed N Lense. (2021). Analisis Kesenjangan Implementasi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Dan Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Adat Di Kabupaten Sarmi . JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA, 7(2), 152 - 160. https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol7.Iss2.248