Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Peserta Program Perhutanan Sosial Skema IPHPH di Hutan Lindung Gunung Rakutak, KPH Bandung Selatan, Perum Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten

Pujo; Mulyaningrum; Trisna Nurhayati

doi:10.46703/jurnalpapuasia.Vol9.Iss2.450

Authors

Pujo Program Studi Rekayasa Kehutanan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung
Mulyaningrum Program Studi Rekayasa Kehutanan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung
Trisna Nurhayati Program Studi Rekayasa Kehutanan, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung

DOI:

https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol9.Iss2.450

Keywords:

Perhutanan sosial, pendapatan , ketimpangan pendapatan

Abstract

Selama beberapa dekade, pengelolaan hutan belum mampu mengatasi persoalan-persoalan terkait kerusakan hutan dan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi peserta program perhutanan sosial dengan skema Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terhadap responden terpilih. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik sosial ekonomi peserta IPHPS di Kawasan Hutan Lindung Gunung Rakutak dari aspek pendapatan termasuk kategori rendah, yaitu Rp 24.714.529/tahun. Pendapatan tersebut 36,47% lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Bandung tahun 2021. Sebagian besar kontribusi pendapatan IPHPS didominasi pada persentase 0-20% dengan nilai Rp 0–2.500.000/tahun. Meskipun kontribusi pendapatan dari program IPHPS masih minim, namun tetap memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar hutan dilihat dari hasil analisis B/C rasio yang menunjukan nilai lebih dari 1. Hasil análisis indeks Gini, Skema IPHPS belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan ketimpangan pendapatan, namun masyarakat menyatakan cukup mendapatkan kesejahateraan dengan adanya program IPHPS.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dewi, I.N., Awang, S.A., Andayani, W., dan Suryanto, P. (2018). Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. Jurnal Ilmu Kehutanan, 12(1): 86-98. https://doi.org/10.22146/jik.34123.

Ekawati, S., Suharti, S., dan Anwar S. (2020). Bersama membangun perhutanan sosial. Penerbit PT Penerbit IPB Press.

Fauzi, D., Chandra, A., Khatimah, H.F., dan Wicaksono, S.A. (2019). Pengembangan kerangka evaluasi program perhutanan sosial di kawasan hutan lindung: Studi kasus hutan kemasyarakatan (HKM) dan hutan nagari (HN). Working Paper. WRI Indonesia. Jakarta.

Hutomo, P., Sofhani T.F., Gunawan B., dan Syamsudin T.S. (2018). Collaborative Behavior Network on Management of Mount Geulis Protected Forest at Sumedang Regency, West Java Province, Indonesia. Journal of Sustainability Science and Management, 13(2): 85-102.

Indrahadi, D., Muhammad, H., dan Ilham, M. (2020). Faktor sosial penentu kesejahteraan subjektif: Bukti dari Indonesia. Jurnal Socius, 7(2): 111-120. DOI: https://doi.org/10.24036/scs.v7i2.220.

Laksemi, N.P.S.T., Sulistyawati, E., dan Mulyaningrum. (2019). Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi kasus di Hutan Desa Wanagiri). Jurnal Sylva Lestari, 7(2): 150-163.

Masria, M., Golar, G., dan Ihsan, M. (2015). Persepsi dan sikap masyarakat lokal terhadap hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuhan Kabupaten Donggala. Warta Rimba, 3(2): 57–64.

Muthmainnah, Hasanuddim, Sribianti, I., Abdullah, A.A., dan Ramadhan, M.N. (2022). Kontribusi hutan kemasyarakatan (HKM) terhadap pendapatan kelompok tani hutan (KTH) di Desa Gunung Silanu Kabupaten Jeneponto. Jurnal Kehutanan Papuasia, 8(1): 79-86. DOI: https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol8.Iss1.292.

Nurbaiti, S., Utami, S.B., dan Kudus, I. (2022). Kapasitas perum perhutani KPH Bandung Selatan dalam mengelola sumber daya hutan. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 13(2): 354-361.

Pasaribu, M.C., Prasmatiwi, F.E., dan Murniati, K. (2016). Analisis kelayakan finansial usaha tani kakao di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis, 4(4): 367–375. DOI: http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v4i4.1518.

Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.